Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai penyempurna UU No. 22 Tahun 2009, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah hingga tingkat Desa.

Guna menyelaraskan pembangunan tersebut maka diperlukan sinegritas perencanaan pembangunan, di tingkat pusat perencanaan pembangunan (RPJP) ditetapkan dengan Undang-Undang, RPJM Nasional dalam bentuk peraturan presiden, di daerah RPJMD ditetapkan dalam bentuk peraaturan daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 63 PP No. 72 Tahun 2005 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Di Kabupaten Grobogan telah ditetapkan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Grobogan 2011-2016, oleh karena itu RPJM-Desa juga harus sinergi dengan RPJMD. Namun yang menjadi permasalahan dalam sinergitas kebijakan ini adalah pelaksanaan ketentuan pasal 14 UU No. 25 Tahun 2004 dan pasal 5 bahwa ayat (1) Permendagri No. 37 Tahun 2007yaitu bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.Sedangkan untuk tingkat desa RPJM-Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Dalam hal Pilkada dilaksanakan lebih dahulu kemudian dilaksanakan Pilkades ini tidak akan menjadi permasalahan akan tetapi apabila yang terjadi sebaliknya maka diperlukan review/peninjauan kembali atas RPJM-Desa yang ada.

Permasalahan ini tidak perlu terlalu dirisaukan, hal ini karena sebagaimana ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk UU, PP maupun Perda dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga yang perlu dilakukan adalah review apakan RPJM-Desa telah sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi apa tidak.

Sebagai pelaksanaan Permendagri No. 66 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Grobogan No. 42 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dengan Fasilitasi dari Fasilitator PNPM desa-desa di Kabupaten Grobogan telah menetapkan RPJM-Desa. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengawal pelaksanaan RPJM-Desa.

RPJM-Desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan, selayaknya peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum RPJM-Desa merupakanaturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa bersama BPD, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.

Oleh karena itu pelaksanaan RPJM-Desa yang merupakan perencanaan pembangunan desa lima tahunan menjadi tanggungjawab bersama penyelenggara pemerintahan desa, mulai dari Pemerintah Desa, BPD maupun kelompok masyarakat yang turut berperan dalam pembangunan di desa.

Sebagai pelaksanaan RPJM-Desa disusun RKP-Desa, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakanpenjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMD. RKP-Desa ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penganggaran kegiatan desa yang dituangkan dalam APB-Desa setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan atas perencanaan yang telah ditetapkan tidak lepas dari komitmen pemangku kebijakan, dalam hal ini Kepala Desa. Dengan Komitmen dan kerja keras semua pihak diharapkan pelaksanaan RPJM-Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada.

Artikel ini ditulis oleh : NurYasin, S.STP, MH